Intiberita, Malili -- Warga Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur merasa dirampas haknya oleh oknum pejabat Dinas PUPR di daerah itu.

Betapa tidak, lahan garapan milik warga itu sertamerta dibuatkan rekomendasi garapan sepihak ke Perusahaan yang kabarnya milik keluarga oknum pejabat polisi di daerah itu tanpa ada musyawarah sebelumnya.

Bahkan salah seorang warga di lokasi itu kepada IB menjelaskan, anehnya PUPR mengeluarkan rekomendasi ke pihak perusahaan itu sebagai dasar untuk mendapatkan izin tambang, dimana warga pemilik lahan sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dimintai persetujuan 

Baca Lainnya :

• Salut, Bedah Film KKPH UMI Angkatan 70 di Pengadilan Negeri Makassar0
• Kadis Pendidikan Kota Makassar Jenguk Korban Pembusuran Siswa SMPN 8 Makassar 0
• Mesin Baru Mamarita Rayakan Maulid Dengan Ratusan Simpatisan115
• Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan0
• Mesin Baru Mamarita Konsolidasi Dengan Warga Baji Mappakasunggu0

" Kami dengan sejumlah warga di sini, sudah mendatangi pak kadis dan menjelaskan kalau pihaknya tidak pernah bekerjasama dengan pihak perusahaan yang direkomendasikan," tutur Ardi mewakili warga.

Menurut dia, ada upaya oknum membodohi masyarakat. Karena jauh sebelumnya oknum Kades Tetangga berinitial AH mendatangi warga menyuruh menandatangani sehelai kertas kosong. Spontan warga menolaknya. Namun didapat kabar masih sempat ada warga yang dijebak untuk tanda tangan.

Diperoleh informasi, warga Wasuponda sebenarnya sudah bermufakat bekerjasama dengan perusahaan sebelumnya untuk mendapatkan rekomendasi. Namun ada oknum pejabat penting di daerah itu bermain di belakang layar memuluskan usaha keluarga oknum pejabat itu dengan cara bekerjasama dengan oknum pejabat pemkab untuk mendapatkan rekomendasi.

Kadis PUPR Kabupaten Luwu Sahmuddin yang sedianya dikonfirmasi wartawan belum berhasil ditemui. Namun diperoleh informasi  jika mereka sudah menerima utusan warga yang melakukan protes di kantornya. Kini kita tunggu saja hasilnya ? (ah/**)