Intiberita- Rancangan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bagi warga miskin dinilai sudah final. Hal ini diungkapkan Staf Ahli Bidang Hukum DPRD Sulsel, Dr Tajuddin Rachman SH MH kepada IB sebelum pembahasan Ranperda Rabu kemarin.

Menurut dia, setelah melalui proses panjang  Ranperda ini sudah berada pada titip akhir. Karena itu, tim pansus akan melakukan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Baca Lainnya :

• Ketua Tim Penggerak PKK Pangkep Beri Resep Jitu Agar Terhindar dari Covid 190
• Kwarcab Takalar Lantik dan Kukuhkan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Takalar0
• Pemprov Sulsel Bantu Logistik Korban Kebakaran di Desa Galesong Baru16
• Andi Idnan Resmi Pimpin Rapi Wilayah Sinjai0
• Hayat Minta TKS Jadi Mediator dan Kominikator yang Baik di Masyarakat0

" Ini harus kami genjot,  karena bantuan hukum selama ini belum banyak menyentuh orang apalagi kelompok orang miskin," tutur Tajuddin Rachman pengacara kondang  Makassar ini.

Dijelaskan, warga miskin memang perlu disentuh dengam bantuan hukum. Apalagi banyak di antara mereka kesulitan mengakses keadilan lantaran terhambat oleh ketidakmampuan, untuk mewujudkan hak hak konstitusional mereka.

Ranperda bantuan hukum bagi orang miskin di Sulsel ini merupakan inisiasi anggota DPRD Sulsel yang diketuai Azhar Arsyad SH yang diperkuat staf ahli bidang hukum DPRD Sulsel Dr Ramli Haba SH MH. 

Pada rapat Pansus Ranperda Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Rabu baru baru ini berlangsung di Gedung Tower Gubernur Sulsel diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum  Hasan Basri Ambarala SH MH (ist).